WARGANEGARA dan NEGARA

1. Hukum, Negara, dan Pemerintahan

A. PENGERTIAN HUKUM
 
     HUKUM adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib alam hukum masyarakat dan karena itu harus di taati oleh masyarakat. Simorangkir mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tdi berakibat diambilnya tindakan hukum tertentu.

B. CIRI-CIRI HUKUM

     ciri-ciri hukum yaitu :

• adanya perintah atau larangan
• perintah atau larangan itu harus di patuhi oleh setiap masyarakat

C. SUMBER SUMBER HUKUM

     

     sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum material dapat di tinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lain. Sumber hukum formal antara lain :

• 1. undang-undang (statue); ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh peguasa Negara.

• 2. kebiasaan  (costun)       ; ialah perbuatan manusia yang tetap di lakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. Sehingga yang berlawanan dianggap pelanggaran perasaan hukum.

• 3. keputusan hakim           ; ialah keputusan terdahul yang sering di jadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah-masalah yang sama .

• 4. traktaat                          ; ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

• 5. pendapat sarjan hukum ; ialah pendapat para sarjana yang sering di kutip para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah.

D. PEMBAGIAN HUKUM

1. menurut "sumbernya" hukum di bagi dalam :

• hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
• hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebiasaan (adat istiadat).
• hukum traktraat, yaitu hukum yang di terapkan oleh Negara-Negara dalam suatu perjanjian antar Negara.
• hukum yurispudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2. menurut "hukum"di bagi dalam :

• hukum tertulis, yang terbagi atas :
•   a. hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu, hukum tertulis yang telah dibukukan                jenis -  jenisnya dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.  
•   b. hukum Tertulis tak dikodifikasikan yaitu, hukum tak tertulis

3. Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam : 

• hukum nasional ialah hukum dalam suatu Negara 
• hukum Internasional ialah hukum yang mengatur hubungan internasional 
• hukum Asing ialah hukum dalam negala lain 
• hukum Gereja ialah norma gereja yang ditetapkan untuk anggota anggotanya

4. Menurut “waktu berlakunya “hukum dibagi dalam :

• Ius constitum (hukum positif) ialah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 
• Ius constituendem ialah hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan dating 
• hukum Asasi (hukum alam ) ialah hukum yang berlaku dalam segala bangsa di dunia 

5. menurut “cara mempertahankannya” hukum dibagi dalam : 

•  hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah – perintah dan larangan-larangan 
• hukum Formal (hukum proses atau hukum acara ) ialah hukum yang memuat peraturan yagn mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi keputusan 

6. menurut “sifatnya” hukum dibagi dalam : 

•  hukum yang memaksa ialah hukum yang dalam keadaan bagaimana harus dan mempunya paksaan mutlak. 
•  hukum Yang mengatur (pelengkap) ialah hukum yang dapat dikesampingkan, apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian .

7. menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :

• hukum obyektif ialah hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang lain atau golongan tertentu. 
• hukum Subyektif ialah hukum yang timbul dari hubungan obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Kedua jenis hukum ini jarang digunakan 

8. maenurut “isinya” hukum dibagi dalam : 

• hukum privat (hukum sipil ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan 
• hukum public (hukum Negara ) ialah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan warganegaranya

E. PENGERTIAN NEGARA

          NEGARA  merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.

F. TUGAS UTAMA 

Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu : 

1. mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya 
2. mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan besama yang disesuaikan dan diarakan pada tujuan Negara.

G. SIFAT NEGARA 

1. sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi 
2. sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat 
3. sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali. 

H. BENTUK NEGARA

1. Negara kesatuan (unitarisem) adalah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam Negara itu ada pada pusat 

• Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Didalam sistem ini, segala sesuatu dalam Negara langsung diatur dan diurus pemerintah pusat. 
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Didalam Negara ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

       2. Negara serikat ( federasi) aalah Negara yang terjadi dari penggabungan 

           beberapa Negara yang semua berdiri sendiri sebagai Negara yang 

           merdeka, berdaulat, kedalam suatu ikatan kerjasa yang efektif untuk 

           melaksanakan urusan secara bersama

I. UNSUR - UNSUR NEGARA 

Unsur-unusr Negara : 

•  harus ada wilayahnya 
•  harus ada rakyatnya 
•  harus ada pemerintahnya 
•  harus ada tujuannya 
•  harus ada kedaulatan

J. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN 

             PEMERINTAH lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Di tingkat desa konsep Pemerintah merujuk pada Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

             PEMERINTAHAN adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara, dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

2. WARGANEGARA

A. PENGERTIAN WARGANEGARA 

         WARGANEGARA adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara terebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.

B. KRITERIA MENJADI WARGANEGARA

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara, digunakan dua 

kriteria: 

1.  Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan menjadi dua yaitu : 

                - kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut juga Ius Sanguinis. Didalam                       asas ini seorang memperoleh kewarganegaraann suatu Negara berdasarkan asas                                     kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan 

                 - kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli. Didalam asas ini                                 seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan Negara tempat dimana dia                             dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari Negara tersebut. 

      

       2. naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang               dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain. 

C. PASAL YANG MENGATUR TENTANG WARGANEGARA,SERTA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM UUD 1945

• Pasal 27 ayat 1-3

Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap negara.

• Pasal 28 ayat A – J

Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.

• Pasal 29 ayat 2

Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan )

• Pasal 30 ayat 1-5

Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya , Susunan dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.

• Pasal 31 ayat 1-5

Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan

• Pasal 33 ayat 1-5

Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional.

• Pasal 34 ayat 1-4

Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara.

REFERENSI :

file materi ilmu sosial dasar

https://www.dictio.id/t/apakah-perbedaan-antara-pemerintah-dan-pemerintahan/4103/2

https://ilmucerdas.wordpress.com/profil/pasal-dalam-uud45-yang-berisikan-tentang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/

http://mahpudin16.blogspot.com/2016/10/ebook-ilmu-sosial-dasar_6.html?m=1